Terhadap instruksi Korsupgah KPK itu, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah berupa rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pinjaman PEN dan telah berkoordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara.
Baca Juga: Genjot Populasi Hewan Ternak, Pemkab Konawe Beri Bantuan Bibit Pangan ke Petani
"Kami bersama BPKP akan mengambil beberapa sampel proyek strategis yang nilai anggarannya besar," sebutnya.
Di sisi lain, BPKP menyarankan OPD yang akan dilakukan probity audit untuk melakukan ekspose. Selanjutnya, akan di asistensi oleh BPKP dan Inspektorat.
"Sesuai perintah KPK, hasil probity audit diwajibkan di pedomani oleh OPD," terangnya.
