Jalannya aksi sempat tegang ketika pihak bandara membatasi jumlah massa aksi yang hendak berdialog. Sementara pihak demonstran menginginkan agar semua massa ikut masuk ke dalam bandara. Setelah berunding, kedua bela pihak sepakat bila pihak demonstran yang akan diterima untuk berdialog berjumlah empat orang saja.
Baca Juga: Tahun 2022, IPM Jadi Prioritas Pembangunan Bombana
Massa aksi diterima langsung Kabid Penerbangan yang merangkap sebagai pelaksana harian (Plh) Kepala Bandara Betoambari, La Rano. Dalam pertemuan itu, La Rano menjelaskan, soal pembebasan lahan sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah. Pihak bandara hanya menyiapkan fasilitas yang berkaitan dengan penerbangan.
"Kewenangan pengembangan bandara itu ada. Utamanya fasilitas umum dan fasilitas penunjang lainnya. Tapi terkait pembebasan lahan itu kewenangan Pemda atau pemerintah provinsi," ucapnya.
Terkait dengan lahan yang telah ditutup saat ini, lanjutnya, juga bukan kewenangan bandara. Apalagi yang menutup jalan tersebut adalah pemilik lahan yang hingga kini belum mendapatkan sisa uang ganti rugi tanahnya.