Dampaknya adalah bagi yang menghina Jokowi akan dilawan, seolah ini adalah hukum tidak tertulis alias konvensi di PSI. Sayangnya, dalam merespons pernyataan atau pun dinamika politik terhadap Jokowi, malah direspons dengan kualitas yang buruk, seolah kader-kader PSI berada dalam lingkup kebersamaan selayaknya buzzer.
Buzzer dikonotasikan negatif karena dasar pengelolaan opininya cenderung meresahkan masyarakat, dan adanya nilai materi berupa dibayar untuk melakukan aksi tersebut, wajar akhirnya istilah buzzer diubah dalam konotasi lebih negatif sebagai BuzzerRp, perilakunya juga cenderung tendensius menyerang orang atau lembaga. Singkatnya, peran BuzzerRp digunakan untuk memberikan sentimen negatif terhadap orang atau lembaga yang dijadikan sasaran.
Wajar Publik mengerutkan dahi dan tak habis pikir, posisi mentereng Sekretaris Dewan Pembina yang diemban oleh Grace Natalie tetapi dalam berpolitik dan berkomunikasi politik tampak “receh” alias berkualitas rendah. Sosok JK yang pernah menjabat dua kali sebagai wakil presiden, JK yang juga dinilai sebagai the real president karena keberhasilannya menghadirkan perdamaian di beberapa wilayah di Indonesia seperti Aceh, Poso, dan Ambon, malah terkesan dilecehkan dengan narasi JK telah melakukan penistaan terhadap agama.
Kondisi ini menyebabkan PSI harus berputar otak dalam mengupayakan agar persoalan Ade Armando dan Grace Natalie tidak merembes ke PSI. Upaya PSI lebih dikedepankan untuk menyelamatkan Grace Natalie karena ia adalah Sekretaris Dewan Pembina.
Ahmad Ali sebagai Ketua Harian PSI mengupayakan terjadinya perdamaian dengan membantu memediasi proses hukum terhadap Grace Natalie dengan melakukan komunikasi kepada JK. Sebab, jika proses ini terus dilanjutkan maka PSI ditengarai berpotensi kehilangan simpatik utamanya dari masyarakat Sulawesi Selatan.