Sementara itu, Auriga Nusantara memperkirakan lebih dari 637.000 hektare terdampak kebakaran selama Januari hingga Agustus, sedangkan Nusantara Atlas memperkirakan luasnya mendekati 900.000 hektare.
Perbedaan angka tersebut berasal dari periode dan metode pengukuran yang berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung. Meski demikian, PP KMHDI mendesak pemerintah memperbarui data secara berkala, membuka metodologi penghitungan, dan memastikan informasi tersebut dapat diperiksa publik.
PP KMHDI juga menegaskan bahwa dampak karhutla tidak hanya diukur dari luas lahan yang terbakar, tetapi juga dari risiko terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Data Kementerian Kesehatan yang dikutip Reuters mencatat 283.270 kasus penyakit pernapasan yang dikaitkan dengan kebakaran di tujuh provinsi hingga 13 Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 113.336 kasus pada 9 September 2026.
Dampak kebakaran juga menjadi perhatian lintas negara. Laporan pemantauan emisi kebakaran yang dikutip Reuters menunjukkan emisi kebakaran Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia selama periode yang dilaporkan pada Oktober.