PT GKP menilai terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K. Pasal 23 ayat (2) mengecualikan kegiatan pertambangan dari prioritas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sementara Pasal 35 huruf k justru memberikan pengecualian yang memungkinkan dilakukannya kegiatan pertambangan dengan pertimbangan teknis, sosial, dan ekologis
Redaksi ✓
Meskipun demikian, tantangan masih besar. Permohonan uji materi PT GKP di Mahkamah Konstitusi masih berlanjut, sementara perkara gugatan masyarakat terhadap izin pertambangan PT GKP juga sedang berproses di Mahkamah Agung. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Adinda Septia Putri
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
