"Jika PPK dan BPN menyatakan ganti rugi lahan, maka lahan itu akan kami bayar. Tapi kalau hanya ganti rugi tanaman, maka kami akan menjalankan dan mengganti rugi sesuai dengan aturan saja. Pembayaran terhadap PTPN III sesuai dengan surat dari PPK dan BPN, kami siap menindaklanjuti. Hanya saja kami akan menjalankan sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.

Sedangkan Anggota DPRD Sumut, Rusdi Lubis mengaku, akan menjembatani tuntutan masyarakat yang telah menguasai lahan puluhan tahun dengan pihak pelaksana pembangunan jalan tol jalur Tebing Tinggi-Simalungun.

"Kami mendukung adanya pembangunan jalan tol ini. Hanya saja, pembangunan tidak boleh menyengsarakan atau merugikan orang lain. Jika warga sudah menguasai lahan selama puluhan tahun, harusnya pelaksana mengambil keputusan pakai hati, sesuai hati nurani," kata Rusdi.

Baca juga: Ketua DPRD Konawe Segera Berganti

Politisi Partai Hanura ini mengaku sudah menggelar RDP dengan pelaksana, BPN, PTPN III, dan masyarakat yang menguasai lahan.