"Seharusnya begitu, agar tidak melanggar hukum," tegasnya.
Pengakuan Ok Hendri, masyarakat memiliki alas hak atas lahan itu. Bahkan sudah ada sejak tahun 1953.
"Bisa saja mereka (PTPN II) mengatakan itu HGU mereka. Masyarakat juga punya hak menggugat dan masyarakat punyak hak surat suguhan tahun 1953 itu dasar kami, kalau tidak ada dasar kami tidak mau bekerja, itulah dasar kami melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubukpakam dan ini belum incrah," tegasnya.
Selain itu, Ok Hendri juga menduga, perpanjangan HGU PTPN II tidak memenuhi syarat, karena ada persyaratan yang isinya penguasa fisik yang bisa memperpanjang HGU.
"Kalau PTPN bilang ada HGU, coba baca Undang-Undang persyaratan memperpanjang HGU salah satunya penguasa fisik. Sedangkan tahun 1995 warga sudah tinggal, berdomisili dan sudah berladang dilahan ini," ungkapnya.