PTPN II Bersihkan Lahan Belum Incrah, Kuasa Hukum Warga: Melanggar Undang-Undang

Baca Juga: Ikuti Pengarahan Presiden Jokowi di Bali, Wabup Butur Siap Implementasikan di Daerah

Jadi, kuasa hukum mengatakan, secara Undang-Undang tidak ada alasan PTPN untuk melakukan perpanjangan HGU karena mereka tidak menguasai secara fisik.

"PTPN II merebut lahan dan melanggar peraturan hukum dan Undang-Undang dengan mereka membersihkan lahan itu," terangnya.

Kasubbag Humas PTPN II, Rahmat Kurniawan menegaskan, mereka menjalankan amanat dari pemerintah agar segera membersihkan lahan 300 hektar yang berada di lokasi.

"Jadi, dengan kami membersihkan lahan, kami menjalankan amanah dari pemerintah. Lahan ini merupakan HGU aktif milik PTPN II, untuk ditanami tebu dan untuk memenuhi kebutuhan gula di Provinsi Sumut ini," ungkapnya.