"Kami kecewa, terhadap tindakan yang dilakukan mafia tanah mengatas namakan PTPN II, menghancurkan tanaman dan bangunan milik masyarakat dengan menggunakan alat berat bersama TNI, Polri dan Satpol PP " ungkapnya.
Menurut Jonni, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyelesaian Tanah yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Isinya, tanah negara, tanah pemerintah yang sudah lama menempati tanah itu. Wajib didistribusikan kepada yang menempati tanah itu.
"Tapi kenapa lahan yang sudah tempati sudah lama, malah dihancurkan oleh mafia tanah. Kami usahai untuk bercocok tanam untuk menghidupi keluarga, kenapa dihancurkan. Di mana hati nurani Kapolda Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara. Tanah yang sudah kami usahai dihancurkan dengan alat berat," keluhnya.
Menurut Jonni, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara dan Kodam I Bukit Barisan tidak ada yang berpihak kepada masyarakat.
Baca Juga: Bupati Muna: PSU Pilkades Tetap, Keberatan Ajukan PTUN