"Semuanya perlu diperhatikan secara rinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya," ujar dia yang juga politikus PDIP tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.
Menurutnya, RAPBD yang yang disusun harus mendukung kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik dan menghilangkan hal yang tidak prioritas.
Baca Juga: Jokowi Didesak Jadi Panglima Perang Lawan COVID-19, Bukan Lagi Tunjuk Menteri
Baca Juga: 60 Persen dari 2.654 Kelurahan di Indonesia Tidak Patuh Pakai Masker