Sebelumnya, surat dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah ada, hingga pemkot melakukan penyegelan dan memberi ruang selama seminggu kepada para pedagang agar membongkar sendiri bangunan mereka.
Selain pemasangan plang penyegelan di warung warga, pihak Dinas Tata Kota juga memberikan surat kepada warga pemilik warung, namun beberapa orang yang mengatasnamakan diri sebagai 'masyarakat peduli Kota Kendari' sempat meminta agar penyegelan dihentikan dan melakukan orasi, namun tidak digubris oleh Satpol PP yang terus memasang papan plag di warung warga.
Salah seorang warga, Jafruddin sempat memprotes dan meminta pemkot memberi waktu para pedagang untuk membongkar sendiri warung mereka, dan menyelesaikan masalah lahan tersebut kepada pemilik lahan yang ia kontrak.
"Saya tidak tahu kalau akan terjadi begini, andai kata saya tahu ini dilarang membangun, saya pasti tidak mau juga, dan kerugian kami di sini cukup besar," ujar Jafruddin.
Jafruddin mengaku baru dua bulan menyewa lokasi itu dengan biaya sewa Rp 10 juta per tahun. Pedagang juga menimbung sendiri lokasi itu.