SURABAYA, TELISIK.ID - Puluhan petani yang tergabung dalam Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) menggelar aksi di kantor Gubernur Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur, Kamis (27/7/2023).
Dalam aksi tersebut, petani menuntut agar pemprov menjadikan Jawa Timur sebagai barometer nasional dalam hal pengelolaan pemerintahan khususnya terhadap kelompok petani.
Salah seorang peserta aksi, Muhammad Ikbal mengatakan bahwa Pemprov Jawa Timur sering mendapatkan program kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) dari Kementerian Lingkungan Hidup.
"Totalnya mencapai 45,48 persen dari total keseluruhan yang digelontorkan di seluruh Pulau Jawa," terangnya.
Baca Juga: Dianggap Kebal Hukum, Mahasiswa Minta Polisi Tangkap Mafia Tanah Johar Sihombing