Melalui otoritas perdagangannya, pihak China juga dilaporkan telah menyampaikan keluhan kepada Pemerintah Indonesia mengenai kepastian regulasi dan keberlanjutan investasi di sektor hilirisasi nikel.
Krisis pasokan ore disebut bermula dari kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memangkas target produksi mineral dan batu bara dalam RKAB 2026. Kuota produksi bijih nikel diturunkan dari 379 juta ton menjadi 250 juta ton sehingga pasokan bahan baku ke sejumlah smelter ikut berkurang.
Dampak pengetatan tersebut juga dirasakan PT Weda Bay Nickel (WBN) di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah. Perusahaan dikabarkan mengajukan revisi RKAB untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik hidrometalurgi berbasis High Pressure Acid Leach (HPAL).
Berkurangnya aktivitas smelter mulai berdampak pada sektor pertambangan dan jasa penunjang. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyebut sejumlah perusahaan telah melakukan pengurangan kegiatan operasional dan merumahkan sebagian pekerjanya.
Melansir dari laman Inilah.com, ketua Dewan Penasihat Perhapi, Rizal Kasli, membenarkan bahwa penghentian operasional dan pemutusan hubungan kerja mulai terjadi di sejumlah perusahaan tambang.