Baca Juga: Osdik Maba Diwarnai Demonstrasi, BEM UM Kendari Tuding Birokrasi Kampus Khianati Mahasiswa
"Kami tidak bisa mengambil keputusan karena belum tahu pasti duduk perkaranya. Bisa saja ini berkaitan dengan kebijakan provinsi soal galian C yang mewajibkan adanya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Tapi itu baru dugaan. Makanya kami akan bantu fasilitasi mereka bertanya langsung ke pihak berwenang," ujarnya.
Menurut DPRD, meskipun tambang tersebut berada di lahan milik pribadi, tetap harus mengikuti aturan yang berlaku di Kota Kendari, khususnya terkait pengelolaan lingkungan dan izin tambang.
"Jangan sampai karena tidak ada pengawasan, eksploitasi dilakukan sembarangan dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Kita juga harus pastikan bahwa tidak ada aktivitas tambang ilegal yang berkedok tambang rakyat," tambahnya. (A)
Penulis: Erni Yanti