JAKARTA, TELISIK.ID - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan aturan baru PNBP volatil, termasuk denda kerusakan fasilitas negara dengan skema tarif terukur dan dasar hukum seragam.
Pemerintah resmi menetapkan kebijakan baru terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencakup pengenaan sanksi atas kerusakan fasilitas milik negara.
Kebijakan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 21 April 2026.
Melansir CNBC Indonesia, Kamis (30/4/2026), regulasi tersebut mengatur jenis dan tarif PNBP yang bersifat volatil, yaitu penerimaan yang besarannya dapat berubah sesuai kondisi tertentu.
Aturan ini berlaku bagi seluruh instansi pengelola PNBP di lingkungan kementerian dan lembaga negara, sekaligus menyatukan ketentuan yang sebelumnya tersebar di berbagai sektor.