Sejumlah instansi yang termasuk dalam cakupan aturan ini antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui layanan keimigrasian. Penyatuan regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan PNBP.
Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penerbitan aturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak, meningkatkan pelaksanaan tugas instansi, serta menyediakan dasar hukum yang seragam bagi seluruh pengelola PNBP. Pada Pasal 1, disebutkan sejumlah jenis PNBP volatil yang berlaku umum.
Baca Juga: Deretan Kendaraan Indonesia 2026 Tak Perlu Bayar Pajak Tahunan
Jenis PNBP tersebut mencakup hak penamaan, penjualan hak cetak publikasi, penerimaan dari sisa pelaksanaan kegiatan pameran, serta pemanfaatan fasilitas yang telah memiliki ketentuan tarif.
Selain itu, aturan ini juga memperluas pengaturan terhadap pemanfaatan barang milik negara yang mengalami kerusakan, kehilangan, atau pelanggaran penggunaan.