8. Penambahan tempat tidur; dikenakan tarif sebesar 50 persen dari tarif kamar tipe terendah.

Selain rincian tersebut, dalam regulasi juga disebutkan bahwa tarif PNBP dapat disesuaikan berdasarkan nilai dalam perjanjian kerja sama. Penyesuaian ini mempertimbangkan nilai ekonomis, tingkat eksklusivitas, serta kondisi pemanfaatan fasilitas yang digunakan.

Dalam kondisi tertentu, pemerintah juga membuka kemungkinan penetapan tarif hingga Rp0 atau nol persen. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 sebagai bentuk fleksibilitas kebijakan dengan mempertimbangkan kepentingan tertentu yang bersifat strategis.

Selanjutnya, pada Pasal 6 ditegaskan bahwa seluruh penerimaan dari PNBP yang bersifat volatil wajib disetorkan langsung ke kas negara. Ketentuan ini memastikan bahwa setiap pungutan yang diterima menjadi bagian dari pendapatan resmi pemerintah. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani