Menurutnya, pembahasan lebih lanjut mengenai detail kewajiban pembayaran proyek itu masih belum dilakukan di internal pemerintah.
"Nanti kita lihat ya gimananya. Tapi belum (belum ada pembahasan)," tutur Purbaya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin menyatakan pemerintah telah memberikan solusi terkait penyelesaian kewajiban pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Ia menyebut langkah tersebut telah dijamin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Sudah, sudah beres kan, kan waktu itu Presiden sudah bilang. Sudah beres, sudah beres," ujar Bobby saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Senin (9/2/2026).
Presiden Prabowo sebelumnya memang menyinggung kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi pemerintah untuk proyek tersebut. Ia menyebut pemerintah perlu menyiapkan sekitar Rp1,2 triliun setiap tahun untuk memenuhi kewajiban penyelesaian proyek kepada pihak China.