JAKARTA, TELISIK.ID - Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menetapkan pembebasan PPh Pasal 21 bagi pekerja bergaji maksimal Rp 10 juta untuk menopang daya beli 2026.
Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026.
Insentif pajak ini berlaku selama satu tahun penuh, terhitung sejak Januari hingga Desember 2026.
Dalam pertimbangan aturan tersebut, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan fiskal ini dirancang untuk menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial. Pemerintah menilai perlunya intervensi melalui instrumen perpajakan agar daya beli pekerja tetap terjaga.