Baca Juga: 8 Kebijakan Pajak yang Berani Diambil Purbaya di 2026
“Untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial pada 2026, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas fiskal,” tulis Purbaya dalam pertimbangan PMK tersebut, seperti dikutip dari Kumparan, Senin (5/1/2026).
Insentif PPh Pasal 21 ini secara khusus ditujukan kepada pekerja yang bekerja pada perusahaan di lima sektor prioritas. Kelima sektor tersebut meliputi industri alas kaki; tekstil dan pakaian jadi; furnitur; kulit dan barang dari kulit; serta sektor pariwisata. Pemerintah menilai sektor-sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja.
Fasilitas pajak tersebut dapat dimanfaatkan oleh pegawai tetap tertentu maupun pegawai tidak tetap tertentu. Untuk pegawai tetap, insentif diberikan dengan sejumlah persyaratan administratif dan penghasilan.
Pekerja harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan yang telah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak serta menerima penghasilan bruto tetap dan teratur paling banyak Rp 10 juta per bulan.
