Menurut Febrio, Kementerian Keuangan saat ini sedang memproses penyusunan peraturan menteri keuangan yang baru untuk mengatur skema tax holiday pada 2026. Langkah ini diperlukan agar kebijakan insentif dapat disesuaikan dengan perkembangan kebijakan perpajakan global, khususnya penerapan global minimum tax.

Baca Juga: Ekonomi Lambat dengan PHK Tembus 79 Ribu Pekerja Sepanjang 2025, Begini Reaksi Purbaya

“Jadi PMK tax holiday itu sedang kita proses untuk dilanjutkan 2026,” ujarnya.

Dalam kebijakan terbaru tersebut, pemerintah tidak lagi memberikan pembebasan pajak secara penuh kepada investor. Hal ini berkaitan dengan komitmen Indonesia dalam kesepakatan internasional bersama Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.

Kesepakatan tersebut mengatur bahwa tarif pajak penghasilan badan minimal yang harus dikenakan adalah sebesar 15 persen.