Febrio menjelaskan, penerapan tarif minimal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan fiskal nasional. Ia mengingatkan, jika Indonesia tetap memberikan tax holiday penuh hingga tarif pajak nol persen, maka selisih pajak 15 persen akan dibayarkan investor ke negara asalnya.

“Karena harus sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani dengan OECD itu bahwa minimum pajaknya adalah 15%,” ucap Febrio.

Ia menambahkan, kondisi tersebut justru akan merugikan Indonesia karena secara tidak langsung negara memberikan subsidi kepada anggaran negara lain.

“Karena kalau kita berikan tax holiday full, itu artinya dia akan bayar pajak 15% nya ke negara asalnya dia. Itu sama saja kita mensubsidi APBN negara lain,” tegasnya.

Dengan skema baru, pembebasan pajak tidak lagi mencapai 100 persen dari tarif pajak penghasilan badan yang saat ini sebesar 22 persen.