JAKARTA, TELISIK.ID - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menerbitkan aturan baru terkait pengelolaan transfer ke daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Regulasi yang diundangkan pada 25 Mei 2026 tersebut menggantikan PMK Nomor 67 Tahun 2024. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan tata kelola keuangan negara sekaligus mempercepat penyaluran dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Melansir dari laman Bloomberg Technoz, Sabtu (30/5/2026), dalam pertimbangan PMK 35/2026 disebutkan bahwa PMK 67/2024 sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan regulasi dan tata kelola keuangan negara sehingga perlu diganti.

Salah satu perubahan utama dalam aturan baru ini adalah percepatan jadwal penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pada aturan sebelumnya, penyaluran DBH Pajak dilakukan dalam enam tahap, yakni Februari sebesar 10 persen, April 15 persen, Juni 15 persen, Agustus 20 persen, Oktober 20 persen, dan pelunasan selisih alokasi pada Desember.