Putusan MK Bernilai Positif bagi Pengelolaan Pemerintahan
Putusan MK ini sebuah langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Semestinya Putusan MK menjadi pedoman yang dipatuhi pemerintah karena merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (poros jakarta, 2/7/2026).
Keputusan MK juga menegaskan pentingnya setiap pejabat publik menjalankan tugasnya secara penuh, profesional, dan bebas dari potensi konflik kepentingan. Putusan MK juga menunjukkan mengenai mengembalikan prinsip dasar bahwa jabatan publik harus dijalankan dengan integritas dan fokus. Larangan rangkap jabatan juga bertujuan mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan.
Putusan MK tersebut sekaligus memperkuat pemisahan fungsi antara pejabat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di kabinet, dengan pejabat negara yang berperan dalam pengelolaan bisnis di lingkungan BUMN. Patut diakui ditengarai praktik rangkap jabatan berpotensi mengurangi akuntabilitas serta memengaruhi efektivitas kinerja pejabat yang bersangkutan.
Baca Juga: Polemik Seputar Jokowi