Evaluasi sendiri untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan semisal tentang makro ekonomi dan sektoral.
Ada enam urusan pemerintahan yang menjadi penilaian seperti pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pertanian, pariwisata hingga urusan penanganan kemiskinan.
Tak hanya indikator di atas yang menjadi aspek penilaian, faktor penilaian juga melihat dari ketiga indikator otonomi daerah yakni peningkatan pelayanan publik, kemandirian daerah dan daya saing daerah.