Baca Juga: Kemenkumham Siap Bertransformasi dalam Kabinet Merah Putih

"Kami melakukan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh undang-undang dan peraturan pemerintah, agar satu arah menuju Indonesia Emas 2045," ungkapnya.

Anggota Komisi XIII DPR, Al Muzzammil Yusuf dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, memberikan masukan agar Kementerian Hukum memperhatikan prinsip "meaningful participation" dalam proses pembentukan undang-undang.

Ia mengingatkan bahwa partisipasi publik merupakan bagian dari putusan Mahkamah Konstitusi yang harus dipatuhi.

Anggota Komisi XIII lainnya, Ali Mazi, menginginkan peningkatan dalam fungsi pembinaan hukum nasional. Menurutnya, pembinaan hukum yang telah berjalan sejak tahun 1990-an memberikan dampak positif dan perlu ditingkatkan.