Ramai PPPK Disahkan DPR jadi PNS, Begini Risiko Kebijakan Barunya

JAKARTA, TELISIK.ID - Wacana pengesahan PPPK menjadi PNS kembali memicu perdebatan setelah Komisi II DPR RI mulai membahas perubahan status tersebut, menghadirkan kekhawatiran baru terkait beban anggaran, arah reformasi birokrasi, serta konsistensi sistem merit yang selama ini dijalankan pemerintah.

Polemik mengenai rencana perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi pegawai negeri sipil semakin menguat setelah Komisi II DPR RI memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025.

Wacana ini langsung menjadi sorotan publik karena menyangkut jutaan aparatur yang selama ini bekerja dengan skema kontrak.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan seluruh kebijakan terkait status ASN harus tetap mengikuti landasan hukum yang berlaku.

"Menurut saya tentunya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya diterapkan penyesuaian status tersebut tentunya harus mengikuti karena memang semuanya harus melalui proses seleksi," ucapnya, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (22/11/2025).