"Jika konversi dilakukan besar-besaran, pemerintah harus siap menghadapi lonjakan belanja rutin di tahun-tahun mendatang," tambahnya.
Menurutnya, tanpa perhitungan matang, kebijakan ini justru bisa menimbulkan tekanan anggaran baru, terlebih ketika ruang fiskal pemerintah masih terbatas.
Selain persoalan anggaran, Ronny menilai perubahan status tidak otomatis meningkatkan kualitas birokrasi. Ia menekankan pentingnya sistem merit dan manajemen talenta agar aparatur yang direkrut benar-benar memenuhi standar profesional.
Baginya, tanpa perbaikan kultur kerja, perubahan status hanya menambah biaya tanpa meningkatkan kualitas layanan publik.
Pandangan serupa disampaikan Peneliti Center of Reform on Economics Yusuf Rendy Manilet. Ia mengingatkan konversi PPPK menjadi PNS membawa konsekuensi anggaran jangka panjang, terutama terkait beban pensiun dan tunjangan permanen.