"Ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBN 2027," kata Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (3/7/2026).
Setelah memperoleh persetujuan DPR, pemerintah akan menggunakan rentang rancangan awal RAPBN 2027 sebagai dasar penyusunan usulan RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan yang dijadwalkan disampaikan Presiden kepada DPR pada 16 Agustus 2026.
Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas lebih rinci bersama Komisi XI DPR hingga ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN pada akhir Oktober 2026.
Dalam pembahasan pendahuluan tersebut, pemerintah dan Banggar DPR menyepakati sejumlah indikator utama sebagai acuan penyusunan RAPBN 2027.