Sebanyak Rp 800 miliar belum dibayarkan dari total Rp 336 miliar. Menurutnya, data kuota dan penggunaan BBM juga belum diberikan, sehingga mereka meminta Kementerian Keuangan untuk menghitungnya.
Alfin, seorang peserta demo mengatakan, mereka akan terus memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan dugaan tindakan korupsi dan aktivitas ilegal di PT Antam dan wilayah sekitarnya diungkapkan dan dihentikan.
Anggota Komisi 3, Abdul Salam Sahadia, berjanji untuk terus mendukung upaya untuk mengusut masalah ini dan memastikan masyarakat mendapatkan keadilan. Dia menegaskan, DPRD dan pemerintah daerah akan bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. (A)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin