Baca Juga: DPRD Sultra Setujui Reperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 jadi Perda
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) justru kembali mempertanyakan tagihan utang yang dimiliki Dinas Pendidikan. Pasalnya, pada daftar rincian yang ada, utang Dinas Pendidikan tercatat sejak tahun 2012-2025.
"Dari rinciannya, menurut saya itu tidak logis kenapa saya harus membayar utang itu sejak tahun 2012. Pertanyaannya, kenapa tidak dibayarkan sejak tahun 2012? Kenapa sekarang harus ditumpuk pada saya?" ujarnya.
"Tolong juga dipahami, kalau itu tahun 2025, masih masuk akal. Ini 2012 sampai sekarang harus saya bayar, kan tida logis," sambung Gubernur Sultra.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Gubernur menyarankan agar para penagih untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan pihak-pihak yang belum menyelesaikan kewajibannya.
