"Ya sudah, yang punya utang itu suruh saja lapor APH, supaya kita tahu siapa yang pakai uang itu. Kalau dia tidak lapor, kita tidak tahu dan akhirnya kayak begini terus," ucap ASR.
Untuk diketahui, masalah utang pembayaran rekanan proyek Dikbud Sultra mencakup ratusan paket kontrak dengan total nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Sejumlah rekanan bahkan sempat menagih pembayaran untuk proyek pembangunan fasilitas sekolah yang telah rampung dan digunakan namun tak kunjung dilunasi.
Baca Juga: Pengurus MUI Sultra Masa Khidmat 2026-2031 Resmi Dikukuhkan, Berikut Nama-namanya
Sebelumnya, perwakilan kontraktor berinisial FR, mengungkapkan bahwa para rekanan kini berada dalam situasi sulit akibat belum adanya pelunasan dari pihak pemerintah daerah.
Menurutnya, keterlambatan pembayaran ini berdampak sistemik terhadap kondisi finansial para pengusaha lokal yang kini terbebani oleh bunga pinjaman bank serta tagihan dari para peminjam modal.
