KENDARI, TELISIK.ID - Usai menggelar aksi di Kantor Gubenur Sulawesi Tenggara (Sultra), ratusan nelayan melanjutkan aksi dengan menggruduk Kantor DPRD Sultra untuk meminta hearing bersama Gubernur Sultra dan nelayan serta pihak terkait.
Aksi ratusan nelayan dipicu adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan, di mana salah satu nya kebijakan migrasi kapal dari izin daerah ke izin pusat yang justru hal ini sangat membebani dan menyengsarakan para kapal-kapal nelayan khususnya yang ada di Sultra.
Salah satu orator aksi, menilai kebijkan ini merupakan bentuk penindasan kepada para nelayan yang ada di Sulawesi Tenggara.
"Inti dari pergerakan kita hari ini adalah meminta DPRD untuk menyampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI bahwa para nelayan menolak kebijakan untuk memasang alat VMS," jelasnya.
Pihaknya juga meminta kepada PSDKP untuk memberikan Surat Laik Operasi (SLO) pada kapal-kapal nelayan yang berimigrasi dari izin pusat ke izin daerah tanpa batas waktu (sampai selesai pengurusan).