Baca Juga: Lapangan Tembak Polres Muna dan Perumahan Dinas Polsek Diresmikan Kapolda, Ketua DPRD Sultra Apresiasi Kapolres

Dalam mediasi terakhir di Badan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (BPU), pihak manajemen PT RJL disebut hanya bersedia membayar 25 persen dari total kompensasi dengan syarat perpanjangan kontrak kerja.

Serikat menolak tawaran itu karena dinilai tidak adil dan manipulatif, dan mengusulkan skema 50 persen sebagai jalan tengah. Namun, pihak perusahaan dikabarkan menolak usulan tersebut.

“Perusahaan sempat menawarkan 100 persen pembayaran, tapi dengan catatan nasib pekerja ditentukan sepenuhnya oleh perusahaan. Kalimat itu jelas mengandung tekanan. Itu bukan kesepakatan, tapi pemaksaan,” tegas Suaib.

Akibat polemik tersebut, lebih dari 200 pekerja tambang kini terancam kehilangan pekerjaan. Beberapa di antaranya bahkan telah melakukan aksi mogok kerja sejak pertengahan tahun sebagai bentuk protes terhadap manajemen.