Dalam tuntutannya, massa juga mendesak Pemkab Kolaka Utara segera memberikan kepastian hak, jaminan kesejahteraan, insentif, serta perlindungan kerja bagi seluruh PPPK Paruh Waktu nakes di Kolaka Utara.
Tak hanya itu, demonstran juga meminta DPRD dan Pemkab Kolaka Utara menghentikan segala bentuk ketidakadilan terhadap nakes yang selama ini telah mengabdikan diri melayani masyarakat.
“Mendesak DPRD Kolaka Utara untuk berpihak kepada rakyat dan tenaga kesehatan, bukan menjadi pelindung kebijakan yang menyengsarakan nakes,” ujar salah satu peserta aksi.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa secara bergantian menyampaikan orasinya sambil menunggu respons dari pihak legislatif maupun Pemkab Kolaka Utara.