Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 135 tokoh dan mereka mengklaim masih banyak tokoh nasional yang akan ikut menandatangani.

Desakan agar DPR menggunakan hak angket untuk menyikapi hasil Pemilu dan Pilpres 2024 yang diduga syarat kecurangan awalnya dilontarkan oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Usulan ini mendapat dukungan dari pasangan cawapresnya, Mahfud Md, dan capres nomor urut 1, Anies Baswedan.

Politisi PDIP yang juga anggota DPR RI, Adian Napitupulu, menilai pengajuan hak angket merupakan jalan keluar untuk mengungkap berbagai kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024. Hak angket diperlukan, menurut Adian, karena rakyat tidak lagi percaya pada KPU dan MK.

“Kecurangan itu tidak bisa hanya dilihat di angka-angka. Rakyat bingung. Parpol bingung. Ketemu kecurangan pemilu. Ngadu ke mana? MK ada pamannya (Gibran Rakabuming Raka). Lalu ke mana? Mau tidak mau pilihannya hak angket,” tegas Adian di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Adian mengingatkan bahwa rakyat hanya percaya pada kekuatannya sendiri. Karena itu, dia meminta pihak-pihak yang melakukan kecurangan pemilu dan pilpres untuk hati-hati. Adian juga mendorong DPR harus bertanggung jawab untuk mengontrol produk undang-undangnya.