Realisasi Penanganan Inflasi Muna Barat Capai 64 Persen

Baca Juga: Relawan Nakes COVID-19 RS Lapangan Ingin Kerja Lagi Akibat Nganggur Lama

Direktur Perencanaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu berharap dengang pemberian bantuan itu, inflasi atau harga-harga produk barang dan jasa tidak perlu naik terlalu cepat.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Muna Barat, LM Taslim menerangkan, selain dari DTU, anggaran penanganan inflasi juga bersumber dari Biaya Tak Terduga (BTT). Adapun anggaran yang sudah dicairkan berupa subsidi transportasi sebesar Rp 378 juta dan operasi pasar murah sebesar Rp 1.199.500.000.

"Kita tinggal menunggu data subsidi nelayan. InsyaAllah, dalam waktu dekat akan terealisasi 100 persen," tukasnya. (B)

Penulis: Sunaryo