“Jaksa berhak menyita aset-aset tersangka sebagai jaminan restitusi kepada korban sesuai yang ditentukan oleh LPSK," kata Prof Asep.

Buku ini menurutnya mencerminkan keberpihakan terhadap korban dan semangat kejaksaan dalam menegakkan keadilan restoratif.

Ketua Komnas HAM RI, Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc., dalam kata pengantar buku ini menyatakan bahwa meskipun mekanisme restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pelaksanaannya masih menghadapi kendala serius.

“Masih terdapat kendala dalam analisa unsur pidana TPPO oleh aparat, koordinasi dalam perhitungan restitusi, dan celah dalam regulasi yang menghambat pemenuhan hak korban,” ungkap Atnike.

Ia berharap buku ini membuka ruang diskusi tentang penguatan praktik hukum yang lebih berpihak kepada korban.