Sementara itu, dalam sekapur sirihnya, Ali Mazi, S.H., anggota DPR RI 2024–2029, menekankan peran kejaksaan dalam proses permohonan restitusi. Ia menjelaskan bahwa jaksa memiliki kewenangan memberitahukan korban akan haknya serta menyita aset pelaku sebagai jaminan restitusi.
“Besaran nilai restitusi diberitahukan kepada korban dan pelaku, sesuai ketetapan LPSK,” ujarnya.
Baca Juga: FISIP Universitas Muhammadiyah Kendari Rancang Visi-Misi Masa Depan
Ia juga menitipkan dua pesan penting: perlunya kajian mendalam tentang restitusi dan revisi dua undang-undang kunci, yakni UU TPPO dan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sebagai penulis, Rudy mendorong adanya rekonstruksi kebijakan agar restitusi lebih mudah diakses oleh korban. Ia menyoroti celah hukum berupa pidana kurungan pengganti maksimal satu tahun, yang kerap dimanfaatkan pelaku untuk menghindari kewajiban membayar restitusi.