Sejak komunikasi pemerintah dipegang oleh Angga Raka, ia sangat minim dalam kerjanya mengkomunikasikan kerja pemerintah kepada publik. Angga Raka yang merangkap jabatan, malah memperoleh sentimen negatif publik karena gajinya besar tetapi kinerjanya tidak memuaskan, apalagi latar belakangnya sebagai keponakan Presiden Prabowo juga tersorot karena nuansa nepotisme berupa politik kekeluargaan lebih kental ketimbang terpilih berdasarkan kompetensinya. Wajar akhirnya publik menilai ia memang tidak cakap sebagai kepala badan komunikasi pemerintah.
Sedangkan, Qodari selama menjadi Kepala KSP memang yang kerap mengkomunikasikan keputusan dan kebijakan pemerintah kepada publik. Qodari juga sama seperti pendahulunya Hasan Nasbi, menjadi perisai bagi pemerintahan maupun personal Presiden terhadap berbagai kritik dari kelompok kepentingan, kelompok penekan, maupun publik. Menyadari lemahnya komunikasi politik pemerintahan dan juga komunikasi politik Presiden Prabowo.
Sehingga reshuffle kemarin adalah langkah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah. Tiga orang sekaligus menunjukkan upaya menguatkan komunikasi politik pemerintah seperti: direkrutnya Dudung Abdurachman sebagai Kepala KSP, lalu menggeser Qodari sebagai Kepala Bakom Pemerintah dan menarik kembali Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Dan, tiga orang lainnya dari hasil reshuffle juga mencerminkan diakomodirnya kritik publik terkait: persoalan Lingkungan Hidup yang dipegang oleh Jumhur Hidayat; terkait bidang pangan dimasukkannya Hanif Faisol untuk menguatkan kerja dan komunikasi persoalan Pangan; begitu pula terkait kepedulian terhadap Sumber Daya Alam (SDA) sehingga melantik Kepala Badan Karantina Nasional.
Bahkan, jika dicermati dimasukkannya Jumhur Hidayat, ditenggarai upaya pemerintah merangkul Buruh, sehingga wajar akhirnya pada 1 Mei kemarin sebagai hari Buruh Internasional yang terjadi adalah bukanlah demonstrasi dari para buruh seperti umumnya, tetapi kebersamaan massa buruh dengan pemerintah, sesuatu yang tak lazim.