Tak dimungkiri, Pemerintah saat ini menghadapi kritik yang cukup kuat dari publik atau dari luar pemerintahan. Upaya Reshuffle menjadi bagian dari upaya memperbaiki pola komunikasi pemerintahan. Seperti penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, pengangkatan Dudung Abdurachman sebagai Kepala KSP yang ditempatkan kembali oleh figur dari militer, dan Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi yang diemban Hasan Nasbi.
Bahkan, Dudung Abdurachman ditempatkan sebagai Kepala KSP langsung mengeluarkan kebijakan untuk membuka layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat selama 24 jam penuh, yang menunjukkan upaya perbaikan komunikasi pemerintah.
Dengan dipilihnya Dudung sebagai figur militer diharapkan dapat mewujudkan sistem komando, dan juga figur Dudung yang berani dan tegas dapat membantu mengatasi kritik publik dari luar pemerintah yang dilakukan oleh kelompok “garis keras” yang disinyalir hanya ingin membuat kegaduhan dan tidak menginginkan persatuan dari negeri.
Publik kini menanti apakah sinergi antara Hasan, Qodari, dan jajaran KSP mampu menciptakan orkestrasi komunikasi pemerintahan yang lebih baik, solid dan transparan. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa komunikasi politik bukan sekadar aspek teknis, melainkan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. (*)