JAKARTA, TELISIK.ID - Aturan pemecatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah resmi diberlakukan.
Pemerintah menetapkan ketentuan ini dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur pemberhentian pegawai berdasarkan beberapa faktor.
Dalam aturan ini, ASN dan PPPK yang terbukti melakukan empat pelanggaran berat dapat diberhentikan secara tidak hormat.
Aturan ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan disiplin dan integritas pegawai pemerintah. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa ASN dan PPPK menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas terhadap negara.
Dengan diberlakukannya aturan ini, pegawai yang melanggar dapat menghadapi konsekuensi serius.