Penjadwalan ulang program atau kegiatan lain dalam APBD.
Pengalihan pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
Pemanfaatan kas daerah yang tersedia untuk menutup kekurangan anggaran.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan tenaga honorer mendapatkan hak mereka secara adil.
Implementasi skema PPPK paruh waktu diharapkan dapat mengurangi jumlah tenaga honorer dan menciptakan sistem kepegawaian yang lebih profesional. (C)