JAKARTA, TELISIK.ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali membuat langkah penting dalam tata kelola sektor pertambangan nasional.
Melalui terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, pemerintah resmi mengubah masa berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari tiga tahun menjadi satu tahun.
Regulasi baru ini mulai berlaku sejak Oktober 2025 dan ditandatangani langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 30 September 2025.
Langkah tersebut menandai babak baru bagi seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Sebab, mulai tahun depan, seluruh proses penyusunan hingga penyampaian RKAB dilakukan sepenuhnya secara digital melalui sistem informasi terintegrasi milik Kementerian ESDM.