Bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan baru, pemerintah tidak segan memberikan sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa penghentian sementara kegiatan usaha hingga pencabutan izin pertambangan.

Dalam masa transisi menuju sistem digital ini, Kementerian ESDM memberikan waktu enam bulan untuk penyempurnaan pelaporan dan adaptasi sistem MinerbaOne.

Sementara itu, RKAB tahun 2025 yang sudah disetujui oleh Menteri atau Gubernur sebelum regulasi baru ini diundangkan, tetap berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Namun, untuk RKAB tahun 2026 dan 2027 yang telah disetujui sebelumnya, seluruhnya wajib disesuaikan kembali melalui sistem informasi baru sesuai ketentuan Permen ESDM ini. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani