Selanjutnya, kedua perkara itu diusulkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mendapatkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan surat edaran JAM Pidum nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
"Tinggal menunggu surat penetapan dari JAM Pidum," sebutnya.
Baca Juga: 231 CASN Muna Ikut Prajabatan, Biayanya Ditanggung Daerah
Sementara itu, Kajari Muna, Agustinus Baka Tangdililing menerangkan, kedua perkara itu diajukan penghentian penuntutan dikarenakan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidananya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. (B)
Penulis: Sunaryo