Namun setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, sistem perizinan berubah menjadi OSS (Online Single Submission) dengan izin dasar seperti KKPR, persetujuan lingkungan, dan PBG.
Untuk tahap awal, penagihan difokuskan pada usaha-usaha yang sudah terdata dan biasanya membayar retribusi secara rutin setiap tahun.
Data awal diambil dari basis data usaha manual yang dikumpulkan pada tahun 2019 dan 2020, sebelum sistem OSS diberlakukan. Kecamatan dan kelurahan kemudian melakukan verifikasi dan pemutakhiran data langsung ke lapangan.
"Jika ada usaha yang sudah tidak aktif atau berubah peruntukan menjadi rumah tinggal, warga diminta melapor ke kelurahan atau kecamatan agar tarif retribusinnya diganti,” jelas Abdi kepada telisik.id, Selasa (29/7/2025).
“Pemerintah akan menetapkan kategori rumah tinggal dengan tarif retribusi sebesar Rp 21.000 per bulan, namun saat ini masih fokus pada pelaku usaha," imbuhnya.