13. Pejabat negara lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang

14. Jabatan-jabatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan lainnya

Namun, bagi PNS yang mengisi posisi pada kategori seperti menteri, anggota KY, BPK, KPK, duta besar, atau pejabat setingkat menteri, wajib diberhentikan sementara dari status ASN-nya. Jika masa jabatan berakhir dan yang bersangkutan belum pensiun, status PNS dapat diaktifkan kembali.

Khusus bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Presiden, Wakil Presiden, anggota legislatif, atau kepala daerah, diwajibkan mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon. Hal ini diatur untuk menjaga netralitas ASN dalam kontestasi politik.

Meski aturan ini memberi keleluasaan baru bagi kalangan ASN, sejumlah pihak menilai UU ini perlu dikaji lebih dalam dari sisi konstitusional. Salah satunya adalah Komisi II DPR RI yang menyoroti potensi pelanggaran terhadap prinsip otonomi daerah dalam UUD 1945.