Ia juga menambahkan bahwa pembahasan belum sampai ke panitia kerja atau badan legislasi karena masih dalam tahap pendalaman awal. Prosesnya diharapkan terbuka dan melibatkan semua pemangku kepentingan agar tidak menimbulkan kekacauan hukum di kemudian hari.

Sementara itu, pengamat hukum administrasi negara mulai menyuarakan kekhawatiran atas potensi tumpang tindih antara kewenangan pusat dan daerah, terutama jika UU ASN digunakan untuk mengambil alih kewenangan daerah dalam pengangkatan ASN.

Di sisi lain, pemerintah berdalih bahwa UU ASN bertujuan menciptakan tata kelola ASN yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan memberikan peluang bagi ASN untuk menduduki jabatan strategis, pemerintah berharap tercipta kesinambungan antara birokrasi dan kebijakan politik negara.

Namun, harapan tersebut hanya bisa tercapai apabila pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 58 UU ASN serta ketentuan turunannya menjadi bagian penting yang perlu diawasi secara cermat. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani