Ada ketidaksinkronan antara target pembangunan dan cara menempuh target tersebut, semakin menunjukkan ketidak profesionalan negara sebagai negara, jelas rakyat yang jadi imbasnya. Dari kebijakan otonomi kampus saja sudah jelas negara ada di pihak mana, tentu ada di pihak yang tak mau repot dengan urusan rakyat. Padahal pendidikan adalah tulang punggung peradaban manusia.
Jika benar wacana ini dipraktikkan, kampus akan berorientasi mengejar materi, inilah yang dimaksud dampak dari kapitalisasi Pendidikan. Faktanya, Indonesia memang penganut sistem Kapitalisme. Semua dilihat dari kacamata untung dan rugi. Sekolah sejak tingkat PAUD hingga perguruan tinggi adalah berbayar meski jargonnya , biaya pendidikan gratis. Agar tak tampak terlalu transparan, dibentuklah komite yang terdiri dari alumni, perwakilan wali murid dan tokoh masyarakat. Agar nampak legal jika sekolah meminta sejumlah dana wali murid guna pembiayaan operasional lembaga sekolah tersebut.
Selalu yang menjadi pembenaran adalah dana kurang, sekolah surplus (memiliki murid dengan profesi orangtua kelas menengah ke atas) atau bukan tetaplah pembiayaan ditanggung orangtua atau personal sehingga menjadi sangat berat dan menutup peluang mahasiswa yang miskin mengenyam pendidikan tinggi. Bahkan banyak yang yang memilih putus sekolah karena minimnya pendapatan orangtua dan tingginya biaya hidup, memaksa anak-anak untuk menjadi tulang punggung keluarga.
Sistem Islam Wujudkan Generasi Cemerlang
Kiranya semua sepakat ,bahwa kampus sebagai lembaga pendidikan harusnya fokus membentuk syaksiyah Islamiyah (kepribadian Islam) pada anak didiknya dan generasi unggulan dengan karya terbaik untuk kontribusi kepada umat. Generasi berikutnya setelah kita adalah pemegang kunci estafet peradaban. Dengan sendirinya, jika ada support sistem terbaik, yaitu negara pasti akan lahir generasi cemerlang dan tangguh.